WE Online, Jakarta berantakan
Pemerintah terus menyederhanakan perizinan. Kejadian ini dikarenakan ada beberapa rencana yang sudah diberikan pemerintah pada swasta tetapi tidak berjalan.
Menteri Koordinator Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan akan mencabut izin dari proyek yang selama ini tidak berjalan alias mandek.
“Kita sering tersandera oleh izin, jadi ke depannya jika ada order yang tidak berjalan kami mau cabut izinnya dan kita silakan kepada pihak lain yang mampu menjalankannya, ” kata Menko Luhut di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Baca Juga: Luhut: Omnibus Law Kelar, Investor Ganjil Keroyokan Bangun Tol
Dalam pidatonya Menko Luhut juga mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut bersama menyehatkan perekonomian nasional melalui membentangkan pembayaran yang tidak terlalu lama.
“Kami melihat, perolehan BUMN-BUMN infrastruktur bisa dikatakan baik atau cukup baik. Jadi kami himbau mereka untuk tidak memurukkan pembayaran kepada supplier terlalu periode, bahkan ada yang sampai setahun. Sehingga kondisi keuangan BUMN mampu sehat dan perusahaan-perusahaan sehat jadi bisnis tol lebih sehat lagi, ” imbuhnya.
Luhut juga mengungkapkan adanya peluang sebesar negara berinvestasi di Indonesia buat membangun tol. Dana asing tersebut bisa masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Studi sangat penting kalau Sovereign Wealth Fund (SWF) masuk ke Nusantara dan berinvestasi di jalan tol, mereka akan melihat efisiensi. Pengalaman kami, masalah pembebasan tanah adalah salah satu hal yang harus betul-betul dicermati. Ini hal kecil tapi kan bisa sangat mengacaukan jika tidak cermat menghitungnya, ” tandasnya.
