Menko Airlangga: Sertifikasi Halal untuk UMKM Ada dalam UU Ciptaker

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil & menengah (UMKM) yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kegiatan tidak dikenakan biaya atau gratis.

WE Online, Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak dikenakan biaya atau gratis.

“Jadi khusus untuk UMKM ini, tidak dikenakan biaya, ” ujar Airlangga dalam acara webinar strategis nasional ‘Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia’, Sabtu (24/10/2020).

Kemudian, lanjut tempat, untuk perusahaan mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal ada yang bersifat pernyataan halal tentu berbasis pada sistem ketelusuran (traceability).

Baca Juga: Kausa 46 Omnibus Law Soal Patra dan Gas Hilang, Ketua Baleg DPR Bilang…

“Apabila kita lihat jaminan buatan halal dalam UU Ciptaker ini dilakukan oleh sidang fatwa MUI. Lalu ada lembaga pemeriksa halal, ” pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen dalam memperkuat sektor Elegan, Penyandang Disabilitas Produksi 27, 2 Juta Masker Standar WHO halal dan mendorong pengembangan bisnis buatan halal UMK melalui penyederhanaan & percepatan proses perizinan.

“Fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK yang ditanggung oleh negeri dan mekanisme self-declare bagi pelaku UMK untuk produk tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ” kata Airlangga.

Partner Persekutuan Konten: Okezone

You may also like