Soal Unjuk Rasa dan Mogok Nasional, Ini Wejangan Menperin

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan pemilik usaha kepada tenaga kerjanya, kalau ada potensi pelanggaran protokol kesehatan dan kluster baru penularan Covid-19 dalam rencana aksi unjuk mengecap dan mogok kerja nasional enam – 8 Oktober 2020. Mengenai aksi buruh ini dilakukan untuk menolak disahkannya RUU Omnibus Law dalam Rapat Patipurna DPR.

WE Online, Jakarta

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan pemilik usaha kepada tenaga kerjanya, bahwa ada potensi pelanggaran protokol kesehatan dan kluster baru penularan Covid-19 dalam rencana aksi unjuk mengalami dan mogok kerja nasional 6 – 8 Oktober 2020. Adapun aksi buruh ini dilakukan untuk menolak disahkannya RUU Omnibus Law dalam Rapat Patipurna DPR.

“Dalam situasi pandemi Covid 19 saat ini. aksi unjuk rasa dipastikan menimbulkan kerumunan pengikut dalam jumlah besar yang tidak terkendali, sehingga protokol pencegahan penularan Covid-19 tidak bisa dijalankan dan berpotensi menciptakan kluster baru transmisi Covid-19 di Iingkungan perusahaan, ” ujar Agus kepada wartawan pada Jakarta, Senin (5/10/2020).

Menurut Agus, jalan terbaik yang harus dilakukan perusahaan adalah tak menghentikan kegiatan proses produksi, sebab dalam proses pemulihan kondisi ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 seperti saat ini, dibutuhkan kinerja ideal dari perusahaan industri yang tentunya harus dilakukan dengan tetap menggembala produktivitas tenaga kerja.

Baca Juga: Titah Menperin pada Industri: Pantau Aktivitas Praktisi di Luar Pabrik!

“Sinergisme dan kerja bersusah-susah dari pengusaha dan pekerja, semakin sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar (market) dan pembeli (buyers), ” ungkapnya.

Agus juga meminta untuk meningkatkan ketekunan dialog dengan para pemimpin serikat pekerja/buruh di tingkat perusahaan berperan menciptakan keterbukaan dan keharmonisan jarang manajemen perusahaan dengan pengurus serikat pekerja/ buruh, sehingga rencana laku mogok kerja dan unjuk menemui dapat dicegah, ditunda, atau sekurang kurangnya tetap berjalan tanpa melanggar peraturan perundang undangan dan silih menjaga agar kegiatan produksi tidak terganggu.

“Diharapkan agar melaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) apabila terdapat tanda awal atau ada terjadinya tindakan intimidasi, kekerasan, dan pemaksaan untuk melakukan mogok kerja dan unjuk rasa (aksi sweeping) dengan dialami pekerja. Dalam hal tersebut pihak Polri akan memberikan pelestarian kepada para pekerja dan kegiatan tegas terhadap pelanggaran hukum dengan terjadi, ” tuturnya.

Lebih lanjut, dia meminta perusahaan untuk berkoordinasi secara intensif secara aparatur pemerintah daerah dan petugas keamanan di Iingkungan setempat, berjalan menjaga kelancaran seluruh kegiatan operasional perusahaan industri.

You may also like