Bekas Tim Mawar di Tubuh Kemenhan, Jokowi Melenceng dari Agenda Reformasi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Aksi Kekerasan (KontraS) mengecam keputusan Kepala Joko Widodo yang mengangkat dua anggota eks tim mawar sebagai pejabat publik. KontraS menilai, Itu merupakan langkah melenceng Jokowi lantaran agenda reformasi.

WE Online, Jakarta kacau

Komisi untuk Orang Hilang serta Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat dua anggota eks tim mawar sebagai pejabat publik. Bertentangan menilai, Ini merupakan langkah memihak Jokowi dari agenda reformasi.

“Kebijakan ini menguatkan keyakinan kami bahwa Pemerintahan Joko Widodo sedang keluar jalur dari rencana reformasi dan mengenyampingan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam membuat kesimpulan, ” kata Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti, Minggu (27/9/2020).

Baca Juga: Disetujui Jokowi, Sstt… Ada Tim Anggrek di Kementerian Prabowo

Dua eks tim anggrek itu adalah Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha yang menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan meniti Keputusan Presiden Nomor (Keppres) 166 Tahun 2020.

Bertentangan mencatat, Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim anggrek yang ketika itu berpangkat kapten melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di masa orde baru. Bahwa atas tindakannya itu, melalui Mahkamah Militer Mulia (Mahmiliti) II Jakarta, Yulius Selvanus dihukum 20 (dua puluh) bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI, sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 (enam belas) bulan penjara tanpa pemecatan.

Tetapi, dalam Putusan tingkat banding, pelepasan terhadap Yulius Selvanus dianulir sebab hakim sehingga keduanya masih menjabat aktif sebagai anggota militer.

KontraS menilai, bergabungnya ke-2 anggota eks tim mawar tersebut, ditambah Prabowo Subianto yang menjelma Menteri Pertahanan, menunjukkan tidak berjalannya mekanisme vetting dalam tubuh pemerintahan. Kejadian ini menambah daftar lama bahwa saat ini lembaga-lembaga negara diisi oleh orang-orang yang memiliki masalah dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

“Sulit untuk membayangkan pengoperasian aturan hukum yang sesuai penumpu dan termasuk penyelesaian kasus-kasus pengingkaran HAM yang berat sementara penguasa publik terus diisi oleh aktor yang bertanggung jawab atas kasus-kasus tersebut, ” kata Fatia.

KontraS menilai penunjukkan itu makin berpotensi untuk melemahkan keterangan penegakan hukum di Indonesia (impunitas). Bahkan, juga dapat mendorong terjadinya kembali pelanggaran HAM.

KontraS pun mendesak Jokowi menanggalkan Keppres pengangkatan Yulius Selvanus serta Dadang Hendrayudha sebagai pejabat terbuka di Kementerian Pertahanan, tidak tersendiri juga terhadap pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Presiden Joko Widodo juga diminta mendorong Jaksa Agung untuk menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dan menuntut para terduga pelaku pelanggaran pedoman berat di masa lalu melalui pengadilan ham ad hoc.

Partner Sindikasi Konten: Republika

You may also like