Mengapa Gatot Nurmantyo Dicopot? Mantan Asisten Habibie Beri Penjelasan

Mayor Jenderal TNI (purnawirawan) Tubagus Hasanuddin alias TB Hasanuddin, mantan ajudan presiden B. J. Habibie, buka-bukaan tentang sebab Jenderal (purnawirawan) Gatot Nurmantyo dicopot daripada jabatannya sebagai panglima TNI dalam masa Presiden Joko Widodo.

WE Online, Jakarta

Mayor Jenderal TNI (purnawirawan) Tubagus Hasanuddin alias TB Hasanuddin, mantan ajudan pemimpin B. J. Habibie, buka-bukaan mengenai sebab Jenderal (purnawirawan) Gatot Nurmantyo dicopot dari jabatannya sebagai panglima TNI di masa Presiden Joko Widodo.

TB Hasanuddin sekalian membantah klaim Gatot kalau sang jenderal diberhentikan akibat melaksanakan gerakan atau seruan menonton beriringan film Gerakan 30 September atau G-30-S/PKI. Pemecatan Gatot, katanya, tak ada hubungannya dengan ajakan menonton film G-30-S/PKI seperti yang diceritakan. Gatot saat itu diberhentikan murni karena telah memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo Singgung PKI ke Jokowi, PDIP: PKI Udah Nggak Laku

“Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo) memang sudah mendekati lengkap masa jabatannya dan akan cepat memasuki masa pensiun, ” sekapur Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

Gatot, katanya, menjabat panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017. Jika dilihat dari tahun kelahiran Gatot, yakni 13 Maret 1960, sang jenderal mestinya pensiun dalam 1 April 2018.

“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi panglima TNI, sedang ada sisa waktu tiga bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu langsung pada masa pensiun; banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya, ” ujar Hasanuddin dengan juga anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP.

Menurutnya, jika mengacu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang panglima. Kemudian pada bagian (2) berbunyi Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah pengesahan DPR.

Dengan sejenis, pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo dilakukan atas persetujuan DPR. Begitu pula pemberhentian Gatot tidak hanya arah keputusan Presiden, tetapi juga berasaskan persetujuan DPR. DPR ketika tersebut, Hasanuddin mengingatkan, telah menyepakati untuk memberhentikan Gatot dan mengangkat pemimpin baru TNI. Seluruh fraksi di DPR aklamasi setuju memberhentikan Gatot Nurmantyo.

“Jadi, tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan benar prerogatif presiden dan hal dengan biasa. Tak ada hubungannya dengan nobar film G-30-S/PKI, jadi tanpa melebar ke mana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, di dalam suatu saat ada akhirnya, ” ujar Hasanuddin.

Partner Sindikasi Konten: Viva

You may also like