Pemerintah-Swasta Gali Lubang, Utang RI Benjol Jadi US$408, 6 M!

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia di akhir triwulan II-2020 tercatat sebesar 408, 6 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor umum (pemerintah dan bank sentral) sebesar 199, 3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) 209, 3 miliar dolar AS.

WE Online, Jakarta

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, posisi pinjaman luar negeri (ULN) Indonesia di akhir triwulan II-2020 tercatat sebesar 408, 6 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor umum (pemerintah dan bank sentral) sebesar 199, 3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) 209, 3 miliar dolar AS.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 5, 0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0, 6% (yoy), disebabkan oleh transaksi penarikan bersih ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah, ” ujar Kepala Bagian Komunikasi BI Onny Widjanarko pada Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Onny memaparkan, ULN pemerintah mencatat peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Gaya ULN pemerintah pada akhir triwulan II-2020 tercatat sebesar 196, 5 miliar dolar AS atau tumbuh 2, 1% (yoy), setelah di dalam triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 3, 6% (yoy).

Baca Juga: Jokowi: Perekonomian Semua Negara Sedang Macet!

Baca Juga: Mantan Presiden Gak Boleh Hadir, Pidato Jokowi Hanya Disaksikan..

“Peningkatan ULN pemerintah terjadi seiring penerbitan sukuk global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk mulia seri green sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim, ” ungkapnya.

Selain itu, arus meresap modal asing di pasar surat berharga negara (SBN) yang sedang cukup tinggi mengindikasikan persepsi dengan positif terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19, menjaga stabilitas, dan mendorong pemulihan ekonomi.

ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja preferensi yang di antaranya mencakup daerah jasa kesehatan dan kegiatan baik (23, 5% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16, 4%), sektor jasa pendidikan (16, 3%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12, 4%), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan baik wajib (11, 7%).

You may also like