AER & ABP, Koporasi Pelaku Kebakaran Hutan Diseret ke Meja Muda

Penyidik Balai Perlindungan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak, telah menyelesaikan penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan dua korporasi. Kejaksaan Agung Kalimantan Barat pada 7 Agustus 2020 menyampaikan bahwa berkas mengenai sudah lengkap.

WE Online, Jakarta kacau

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan (KLHK) Kalimantan, Bagian Wilayah III Pontianak, telah mengakhiri penyidikan perkara kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang melibatkan perut korporasi. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 7 Agustus 2020 mengirimkan bahwa berkas perkara sudah lengkap.

Dua pelaku kebusukan tersebut ialah PT Arrtu Energie Resources (AER) dan PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP) di Ketapang, Kalimantan Barat.

Eksekutif Jenderal Penegakkan Hukum LHK, KLHK, Rasio Ridho Sani menegaskan kalau pihaknya tidak akan berhenti melacak pembakar hutan kejahatan serius karena berdampak langsung pada kesehatan umum, ekonomi, kerusakan ekosistem, dan dalam wilayah yang luas untuk periode lama.

Menyuarakan Juga: APP Sinar Mas Perkuat Sistem Pencegahan Karhutla di Jambi

Menangkap Juga: Tim Kampanye Positif Sawit Terbentuk, Gapki: Harus Kompak & Solid

“Jadi pelaku karhutla harus ditindak tegas agar jera. Penegakan hukum yang kami lakukan ini harus menjelma pembelajaran bagi pembakar hutan & lahan lainnya. Hentikan tindakan memeriksa untung di atas penderitaan kelompok, akibat asap, dan kerusakan ekosistem, ” tegasnya pada Senin (10/8/2020).

Sambungnya, “kami tidak hanya menindak secara hukum pidana, tapi kami juga menggugat secara perdata, untuk ganti rugi lingkungan, termasuk mencabut izin. Sudah banyak yang kami tindak. ”

KLHK menyebutkan penyidikan tersebut terkait lahan yang terbakar dalam konsesi PT AER seluas 100 hektare (ha) dan PT ABP seluas 85 ha di Kecamatan Benua Kayong, Matan Hilir Daksina, Kecamatan Melayu Rayak dan Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kedua korporasi itu dikenakan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 dan/atau Pasal 108 Jo Pasal 116 Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Tumbuh, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan dam paling banyak Rp3 miliar.

You may also like