Diam, Jangan Parno Lah Sama Rencana Dana Talangan untuk BUMN

Ketua Umum organ Relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Pojok Satu, Yuyun Pringadi mengatakan, belakangan ini kritik anggota DPR RI marak menghiasi media sosial. Oleh sebab tersebut, kritikan yang di alamatkan ke BUMN patut direspon secara konstruktif.

WE Online, Jakarta

Pemimpin Umum organ Relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Pojok Satu, Yuyun Pringadi mengatakan, belakangan ini kritik anggota DPR RI marak menghiasi media sosial. Oleh sebab itu, kritikan yang di alamatkan ke BUMN patut direspon secara konstruktif.

 

Yuyun menjelaskan, terbitnya PP 1 tarikh 2020 dan PP 23 tarikh 2020 menunjukkan respon pemerintah sejenis intens. Penyelamatan Perekonomian Nasional (PEN) menjadi agenda mendesak sebelum ambruknya sektor-sektor ekonomi, di tengah pagebluk virus COVID-19 yang meluas, namun tidak menyurutkan langkah Pemerintah buat selalu merespon dinamika perubahan perekonomian global maupun nasional.

 

“Ketika BUMN di bawah kendali Erick Thohir, bergerak secara eksponensial dan perombakan besar terjadi di mana-mana. Ternyata tidak sedikit yang terluka dan berkepentingan terhadap unit-unit BUMN, ” ujar Yuyun, dalam keterangannya, dalam Jakarta, Jumat (19/6/2020).

 

Menyuarakan Juga: Empat BUMN Mau Diguyur Rp15 Triliun, DPR Belum Mengesahkan

 

Dia mengutarakan, bahwa pertimbangan pun menyeruak dari soal sedekah talangan hingga soal perombakan BUMN. “Disinilah terkuak banalitas intelektual elit politik yang semakin absurd, bukan sebaliknya, berfikir cerdas dan menyerahkan solusi dalam meningkatkan kinerja BUMN, ” kata Yuyun.

 

Yuyun dengan juga Peneliti Yp institute for fiscal and monetary policy, mengungkapkan, bahwa betapa tidak, kesan perlawanan terhadap dana talangan di pusat wabah COVID-19 pertanda tidak biasa menafsirkan PP 23 tahun 2020 tentang Penyelamatan perekonomian Nasional (PEN). Kecurigaan dan penolakan skema penyelamatan unit-unit BUMN sama halnya mendirikan daftar panjang ambruknya sektor-sektor ekonomi.

 

Padahal, payung hukumnya jelas. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negeri, PP 23 tahun 2020 tentang PEN, PP 72 tahun 2016 tentang tata cara penyertaan & penatausahaan modal negara – BUMN, Perpres No. 102 tahun 2016 tentang pendanaan pengadaan tanah, PP 45 tahun 2005 tentang pembentukan, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.

 

Bahkan, Pemerintah pun akan merevisi PP 45 tahun 2020 itu demi membuat perusahaan pelat merah lebih akuntabel dan mampu mengembangkan bisnis menjadi lebih besar.

 

Baca Juga: Pemerintah Mau Guyur Dana ke BUMN Sekarat, Orang Gerindra: Sangat Percuma!

 

Yuyun menegaskan, bahwa Skema Dana Talangan, pernah diberikan kepada Kemen PURT, Kementerian Kesehatan, tetapi ketika bakal diberikan ke Kementerian BUMN banyak pihak yang protes. Padahal, Negeri mengucurkan dana talangan untuk 12 BUMN, bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi virus Corona yang dirasakan perusahaan pelat merah itu.

 

“Bahkan, dana talangan itu relatif tak terlalu besar sekitar Rp 19, 65 triliun dari Rp 152 triliun atau setara 12 tip. Justru alokasi terbesar 75 persen peruntukannya jelas membayar utang negeri ke BUMN. Pembayaran itu tanpa sampai menjadi bed debt ketika menjalankan kerjasama tugas PSO (public service obligation), ” urainya.

 

Distribusinya pun langsung ke unit-unit BUMN yang membutuhkan suntikan dana segar seperti, PLN, Pertamina dan selebihnya Rp 15, 5 triliun berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

 

“Hendaknya para politisi itu menafsirkan PEN secara komprehensif – integral, tidak dipenggal-penggal lalu dipolitisasi memunculkan konfliktual, ” ungkapnya.

 

Sementara itu, dengan mekanisme Skema Dana Talangan semestinya pengkritik tidak parno atau khawatir berlebihan. “BUMN itu kontribusinya besar terhadap APBN. Lebih dari tersebut, Erick Tohir pun melakukan penguraian jajaran dirut dan komisaris dalam intinya untuk meningkatkan kinerja unit-unit BUMN agar menjadi institusi jemaah berbasis value for money, ” serunya.

 

“Masyarakat harus merespon nyata, bahwa yang dilakukan Erick Tohir semata-mata untuk menata kembali BUMN agar lebih profesional, transparan, akuntabel, good governance dan berbasis kemampuan. Semoga lebih baik, ” tutupnya.

Boleh coba Keluaran SGP

You may also like